Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor PER-006/A/JA/07/2017 pasal 979, Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 979, Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
2. analisis dan peny1apan pertimbangan hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
3. pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan;
4. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan barang buki dan barang rampasan;
5. pengelolaan dan penyajian data dan informasi; dan
6. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.